0
0
Perwakilan saksi Paslon 02 di 21 kecamatan Kabupaten Banyuasin dengan tegas menolak hasil pleno terbuka yang dilakukan di tingkat kecamatan. Hal ini dinyatakan langsung oleh juru bicara mereka, Sepriadi, yang menyebut bahwa tindakan ini sesuai dengan Instruksi CLP Nomor 11 Tahun 2024.
Dalam surat resmi bernomor 043/Instruksi/SELFI/XI/2024, Paslon 02, H. Slamet, S.H, dan Alfi Novtriansyah Rustam, memberikan arahan kepada seluruh saksi di kecamatan untuk tidak menandatangani formulir hasil pleno (Formulir D-Hasil Kecamatan) serta melakukan aksi walk-out sebelum proses penghitungan suara dimulai.
Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk protes atas dugaan pelanggaran yang dinilai terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Paslon 01 Askolani-Neta. Sepriadi menyampaikan bahwa tim dan relawan Paslon 02 telah melaporkan berbagai temuan terkait manipulasi politik (manipolitik) yang terjadi di sejumlah kecamatan.
“Kami menuntut agar pihak Bawaslu Banyuasin yang berwenang segera menindaklanjuti laporan dan temuan yang diajukan para saksi dan tim relawan kami di 21 kecamatan. Kecurangan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja,” ujar Sepriadi, Sabtu (30/11/2024).
“Jika seluruh laporan tersebut tidak digubris oleh Bawaslu, ini akan menjadi pertanyaan besar, ada apa?, ” tambahnya.
instruksi tersebut, Paslon 02 meminta agar semua saksi di lapangan:
1. Melakukan interupsi untuk menolak hasil pleno terbuka.
2. Tidak menandatangani dokumen hasil pleno kecamatan.
3. Menandatangani nota keberatan atas dugaan kecurangan sebelum meninggalkan ruang pleno.
“Tim dan relawan CLP di 21 kecamatan tetap solid dan menunggu arahan lebih lanjut dari Bupati. Kami berdiri untuk memastikan integritas proses demokrasi di Banyuasin,” tutup Sepriadi.
Hingga saat ini, pihak penyelenggara pemilu belum memberikan tanggapan resmi atas keberatan yang diajukan Paslon 02. Sementara itu, suasana di sejumlah kecamatan di Banyuasin disebut masih berjalan kondusif meski terdapat aksi protes dari para saksi. (Tim)
