0
0
Banyuasin, Atianews.com— Pengelolaan dan penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin dinilai mendesak untuk segera dibenahi, seiring urgensi reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah pusat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Aliansi Perkumpulan Mahasiswa dan Pemuda Hukum Sumatera Selatan (APMPH Sumsel) dalam pernyataan sikapnya, Jumat (23/1/2026). Mereka menilai implementasi reformasi birokrasi di Kabupaten Banyuasin belum sepenuhnya berjalan optimal, khususnya dalam pengelolaan APBD dan distribusi kewenangan strategis daerah.
Menurut aliansi ini, arah pembangunan Kabupaten Banyuasin tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Forum Musrenbang seharusnya selaras dengan visi dan misi ASTA CITA Banyuasin Bangkit, Adil, Sejahtera, dan Sustainable demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Bumi Sedulang Setudung.
“Harapan politik daerah harus menjadi kebulatan tekad pemerintah, khususnya Bupati Banyuasin, untuk benar-benar siap tersenyum dan menangis bersama masyarakat, dengan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama,” ujar Koordinator Aksi APMPH Sumsel, Hendi Romadoni, S.H., C.MSP.
Aliansi ini menyoroti peran strategis Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuasin yang dinilai memiliki posisi sentral dalam mengoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekaligus sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Ketua Tim Penilai Kinerja PNS (Baperjakat). Namun, mereka menilai kinerja Sekda saat ini belum maksimal.
“Kami menilai koordinasi antar-OPD masih lemah dan terkesan dipengaruhi kepentingan politik tertentu, terutama menjelang pengisian jabatan eselon II, III, dan IV,” tambah Hendi.
Atas dasar itu, APMPH Sumsel menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak DPRD Kabupaten Banyuasin agar merekomendasikan kepada Bupati Banyuasin untuk mengevaluasi, bahkan mengganti Sekda Banyuasin Ir. Erwin Ibrahim.
Mereka juga meminta Bupati lebih selektif dalam penempatan pejabat struktural serta menelusuri dugaan kepentingan politik di lingkungan Sekretariat Daerah.
Selain itu, aliansi ini turut meminta aparat penegak hukum di Kabupaten Banyuasin untuk melakukan pengawasan ketat dalam proses pengisian jabatan, guna mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, termasuk potensi sogok-menyogok.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Erwin Ibrahim, yang turun langsung menemui massa aksi damai, menyampaikan apresiasi atas kritik yang disampaikan.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah menghargai setiap masukan dari masyarakat.
“Apapun kritik yang disampaikan, kami ucapkan terima kasih. Seluruhnya akan menjadi bahan evaluasi,” ujar Erwin Ibrahim.
Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh Hendi Romadoni, S.H., C.MSP selaku Koordinator Aksi dan Abdi Salam, S.H. sebagai Koordinator Lapangan. (Tim)
