0
0
Banyuasin // atianews.com – Aktivis Banyuasin, Sepriadi Pratama, kembali menyampaikan kritik tajam terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, masih ada ketimpangan dalam prioritas pembangunan yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan publik.
Salah satu sorotannya tertuju pada pembangunan rumah dinas Wakil Bupati yang disebut menggunakan anggaran cukup besar, yakni berkisar Rp. 5 miliar.
Isu ini mencuat bersamaan dengan persoalan lain, seperti dugaan hutang daerah Rp. 135 miliar dan program hibah yang dianggap belum menyentuh kepentingan masyarakat luas.
Sepriadi menilai, masyarakat Banyuasin masih berhadapan dengan persoalan nyata di lapangan, seperti kondisi jalan rusak. Sementara itu, pejabat daerah justru disibukkan dengan pembangunan fasilitas rumah dinas beranggaran fantastis.
Ia mengingatkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat seharusnya menjadi prioritas utama, mengingat pembangunan infrastruktur jalan akan berdampak langsung pada perekonomian dan akses warga.
“Disaat banyak jalan rusak, pejabat Banyuasin malah sibuk membangun rumah dinas, jangan sampai ada ketimpangan di bawah, ” ujar Sepriadi, Sabtu (27/9/2025).
Aktivis ini juga menyoroti adanya program umrah yang menurutnya kurang mendesak. Ia mempertanyakan urgensi serta sasaran kegiatan tersebut, apalagi jika benar melibatkan keluarga besar maupun tim tertentu dengan pembiayaan dari fasilitas negara.
Baca Juga : DPC Partai Demokrat Gelar Rapat Persiapan Pelantikan Kepengurusan Serentak
Kritikan itu bukan untuk menghambat, tetapi sebagai kontrol sosial agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. Sepriadi menekankan, program pemerintah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan sekadar proyek yang menonjolkan citra.
Ia berharap kritik yang disampaikan tidak dipandang negatif, melainkan sebagai dorongan agar pemerintah daerah memperbaiki arah pembangunan. Dengan begitu, anggaran publik bisa difokuskan pada kebutuhan mendesak yang langsung menyentuh masyarakat.(Anton/
